beritasurabayanet - Jakarta : Sebanyak 400 perusahaan tambang batubara terindikasi menjalankan usahanya dengan jalan tidak bersih dan tidak jelas (non clean and non clear)
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, M Jasin saat memaparkan hasil kajian KPK mengenai perusahaan tambang batubara di di Indonesia bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo, di gedung KPK, Jalan HR rasuna Said, Jakarta (Senin, 14/11).
Akibatnya, kata M. Jasin, potensi penerimaan negara menjadi kurang maksimal. iuran maksimal pengusahaan serta iuran produksi jumlahnya kian berkurang.
Ia menambahkan, KPK juga melakukan kajian pada aspek regulasi serta pemberian izin kepada pembukaan lahan tambang batubara. Faktanya, masih banyak yang belum dikelola dengan maksimal.
" Kita minta Kementerian ESDM melakukanaction plain sesuai UU No 4/2009 mengenai batubara. Perlu ada yang direkonsiliasi soal batubara dan kontrak batubara. KPK ingin regulasinya ada kepastian hukum, tidak ada korupsi dan potensi penerimaan negara maksimal di sektor itu ," terangnya. (Red. / rmol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar