Soal Pembangunan Gedung Baru DPR ..., Marzuki Alie Kok Meneng Wae...?

Ketua DPR RI & Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Marzuki Alie

beritasurabayanet - Jakarta : Banyaknya kritikan masyarakat bahkan oleh anggota DPR terkait biaya fasilitas, untuk satu ruang kerja anggota dewan yang mencapai Rp 800 juta, tidak boleh diabaikan.

Ketua DPR RI yang sekaligus merupakan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Marzuki Alie tidak boleh menutup diri, dan harus menyampaikan ini walau dia juga tertekan. Apalagi ada partai yang sebelumnya menyetujui pembangunan gedung baru ini, namun kini membelot dan justru mempermasalahkannya.

“Saya harap Ketua DPR tidak pada tempatnya untuk menutup diri. Harus terbuka dan transparan, betapapun beliau mungkin tertekan tetapi sebagai Ketua DPR beliau adalah institusi,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mustafa Kamal, saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (26/3/2011).

Menurut dia, kondisi anggaran DPR sedang kritis, apalagi nilai untuk Rp 800 juta per ruangan kerja anggota dewan itu tidak wajar. “Seyogyanya yang penting ada ruag publik besar, bukan ruang pribadi. Orang mau demo nyaman, pengaduan nyaman, tapi bukan ruang pribadi,” katanya.

Sehingga Kemal menilai wajar jika banyak masyarakat yang mengkritisi rencana pembangunan ini. Untuk itu, menurut Mustafa, Marzuki Alie harus bisa tampil di publik untuk menjelaskan hal ini.

“Ketua DPR pada saat-saat kritis seperti ini, publik mempertanyakan. Dia (Marzuki Alie, red) harus tampil di depan untuk menjelaskan, tidak dilempar-lempar,” katanya.

Kenapa harus Ketua DPR? Kemal menjawab, Ketua DPR adalah institusi yang merupakan representasi dari DPR. Ketua DPR juga merupakan juru bicara sehingga bisa memberikan informasi kepada DPR.

Jika tidak demikian, Mustafa menilai Marzuki tidak siap untuk menjadi Ketua DPR. “Institusi ini harus bersifat dingin, harus bisa merepresentasikan lembaga secara utuh dan menjadi jubir DPR. Itulah ketua DPR, kalau tidak siap menjadi juru bicara DPR, tidak siap jadi Ketua DPR,” katanya.

Untuk itu, masalah ini masih bisa dikoreksi. Itu berarti, anggaran untuk 1 ruangan anggota Dewan seperti itu masih bisa dibatalkan. “Kalau ada masukan masyarakat yang konstruktif, kenapa tidak kita evaluasi ulang kesepakatan yang sudah ada. Ini tugas Ketua BURT, beliau jangan pernah menutup diri terhadap masukan masyarakat,” katanya. (Red./rimanews)