 |
| Illustrasi. |
beritasurabayanet - Jakarta : Seharusnya pemerintah segera menarik pajak dari perusahaan-perusahaan migas yang mengemplang pajak dan membersihkan mafia migas. Bukannya bersikap naif dan tidak fair dengan membebani rakyat melalui kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Penilaian itu dikemukakan Anggota Komisi VII DPR-RI Bidang Energi, Dewi Aryani bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang sedianya akan diimplementasikan pemerintah pada April 2012, justru akan memberatkan hidup masyarakat.
" Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memperbesar penerimaan negara sehingga kecukupan anggaran dapat dipenuhi. Segera tarik tunggakan pajak dari perusahaan perusahaan migas dan pertambangan. Bereskan segera mafia energi dan lakukan reformasi birokrasi di ESDM dan sektor lain yang menjadi operator dan pengguna energi ," kata politisi PDI Perjuangan itu kepada, Rabu (11/01/2012).
Ironisnya, menurut Dewi, pendapatan negara dari sektor pajak migas yang ada sekarang seolah tidak ada kontribusinya bagi masyarakat.
Pasalnya, katanya lagi, pemerintah masih saja membebani permasalahan energi pada rakyatnya sendiri. Misalnya, membatasi masyarakatnya untuk memperoleh BBM bersubsidi. (Red. / gresnews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar