Tagihan Nunggak, Kontraktor Ancam Blokade Suramadu

Jembatan Suramadu = Surabaya.

beritasurabayanet - SURAMADU : Sebanyak 13 vendor atau sub kontraktor proyek pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) mengancam memblokade jembatan terpanjang di Indonesia itu.

Ancaman blokade akan diwujudkan jika dalam sebulan ini pemerintah tak kunjung melunasi tunggakan pembayaran pengerjaan jembatan senilai Rp 70 miliar.

Juru bicara 13 vendor, M Thorieq menjelaskan semula mereka berencana memblokade jembatan hari ini. " Tadi kami sempat dialog dengan pengelola Suramadu, mereka menjanjikan dalam sepekan sudah bisa dicairkan ," katanya, Rabu sore, 16 November 2011.

Menurut Thorieq, ke-13 vendor tersebut saat ini terancam bangkrut setelah lebih dari tiga tahun tidak mendapatkan pelunasan sisa pembayaran pengerjaan Suramadu.

Pada akhir tahun 2010 lalu, para vendor sebenarnya juga telah beberapa kali berunjuk rasa. Saat itu mereka setidaknya mendapatkan cicilan pembayaran sebesar Rp 30 miliar sehingga saat ini masih Rp 70 miliar yang belum dilunasi oleh pemerintah.

Para vendor bergerak di bidang konstruksi. Tanpa mendapatkan pelunasan haknya, mereka terancam bangkrut. " Kita kasih batasan hingga bulan depan. Kalau tidak dilunasi kami terpaksa unjukrasa di gerbang Suramadu ," ujar Thorieq yang juga direktur PT Standar Beton Indonesia itu.

Pembangunan jembatan sepanjang 5,4 kilometer iitu digarap secara bersamaan oleh beberapa konsorsium. Di antaranya Consortium of Chinesse Contractors (CCC) yang terdiri dari China Road and Bridge Corporation (CRBC) serta China Harbour Engineering Consultant (CHEC).

Ada pula perusahaan yang tergabung dalam Consortium of Indonesia Contractor (CIC) yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya serta PT Wijaya Karya. Adapun 13 vendor tersebut berada di bawah CIC untuk menyediakan berbagai kebutuhan khusus untuk bentang tengah jembatan, seperti besi, semen maupun kebutuhan lainya.

Secara terpisah, Pimpinan Proyek Pembangunan Bentang Tengah Jembatan Suramadu, Atiyanto, mengaku telah menemui perwakilan vendor dan menjanjikan dalam waktu 1,5 bulan akan segera mencairkan dana untuk pelunasan. " Dana dari pusat sudah ada, tapi saat ini masih diblokir karena menunggu audit BPKP ," papar Atyanto.

Balai Besar Jalan Nasional V sebagai penanggung jawab proyek, saat ini sudah menyelesaikan berbagai syarat administrasi audit BPKB sehingga dana yang sudah ada dalam Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) di Kementerian Keuangan bisa dicairkan secepatnya. (Red. / tempo)

.