DPR Akan Kirim Tim Verifikasi Pergeseran Patok Perbatasan

Mahfudz Siddiq.

beritasurabayanet - Jakarta : Komisi I DPR-RI berkukuh pada hasil penyelidikannya mengenai adanya pendudukan Malaysia terhadap dua wilayah NKRI di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) adalah masih status quo. Untuk memperjelas persoalan itu, apalagi setelah ada bantahan dari pemerintah, Komisi I DPR RI akan mengirim lagi tim kecil untuk mengecek kondisi di lokasi pada pekan depan.

" Komisi I hanya menyampaikan data yang dimiliki. Jika pemerintah memiliki informasi dan data lain, tinggal dipertemukan. Fungsi kami adalah untuk menyampaikan informasi ," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

Sebelumnya, berdasarkan hasil kunjungan, Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin mengungkapkan, Indonesia potensial kehilangan wilayah di Kalbar. Menurut Hasanuddin, Indonesia kehilangan 1.400 hektar wilayah kedaulatannya di Camar Bulan, dan 80 ribu meter persegi di Tanjung Datu.

" Kita mau lihat langsung benar tidak daerah itu sudah diduduki secara efektif oleh Malaysia. Secara administratif kedua wilayah itu masih masuk ke dalam peta dan daerah administratif Kalbar ," imbuh Mahfudz.

Tim juga akan mengecek kebenaran patok yang kabarnya tergerus oleh abrasi seperti dikatakan pemerintah, karena mungkin saja daerah-daerah perbatasan yang tidak berpenghuni di wilayah Indonesia lainnya mengalami hal serupa.

" Namun karena kami mendapat informasi pergeseran yang sangat besar di dua daerah itu, akan dilakukan verifikasi di lapangan ," tukas Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, sarannya kepada pemerintah terkait konflik perbatasan yang kerap terjadi dengan Malaysia.

"Selama ini masalah perbatasan yang paling banyak terjadi kita (Indonesia ) dengan Malaysia dan kita selalu menggunakan perundingan dan nyatanya kita tidak pernah diuntungkan. Malaysia selalu memanfaatkan kelengahan dan kelemahan Indonesia untuk kepentingan mereka. Jadi sekarang saatnya Indonesia mengubah soft diplomacy menjadi hard diplomacy. Lebih tegaslah ," pungkas Mahfudz. ( Red. / gresnews )